Pemilihan Kepala Daerah

  1. Tahap persiapan pemilihan Kepala Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pasal 2 tahap persiapan pemilihan kepala daerah meliputi sebagai berikut :

  1. Pemberitahuan DPRD Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
  2. Meberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  3. Perencanaan penyelenggaraan meliputu penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
  4. Pembentukan panitia pengasas, PPk, PPS dan KPPS.
  5. Pembeirtahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

 Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tahap persiapan pemilihan kepala daerah merupaan tahap atau rencana yang paling mendasar karena tanpa adanya persiapan terlebih dahulu tidak akan berjalan dengan lancar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 pasal 1 yang berbunyi : “Panitia  pengawas adalah panitia pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dibentuk oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan”.

Dari paparan di atas jelas sekali bahwa panitia pengawas peranannya sangat penting bagi kelangsungan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  supaya berjalan dengan lancar dan tidak disertai kecurangan-kecurangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 166 ayat (4) bahwa : panitia pengawasan pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut

  1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  2. Menerima laporan pelanggaan peraturan perundang-undangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
  5. Mengatur hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang dimaksud pemantau adalah :

“Pemantau pemilihan ialah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah tercatat dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berfungsi untuk memantai jalannya proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibentuknya tim pemantau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada saat pelaksanaan pencoblosan terutama di kalangan masyarakat sebagai tim pemantau di harapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kewajian komisi pemilihan umum yaitu :

  1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
  2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan,
  3. Menyampaikan laporan pada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  4. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan,
  5. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD,
  6. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

 2.Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di jelaskan bahwa tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi sebagai berikut :

  1. Penetapan pemilihan

Penetapan pemilihan yaitu warga negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas Tahun) yang pada hari pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sudah kawin dan mempunyai hak memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana warga negara Republik Indonesia itu terdaftar sebagai pemilih. Adapun syarat yang harus dipenuhi pemilih menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

  1. Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa / ingatannya.
  2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa penetapan seorang pemilih harus warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan apabila seseorang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan bila telah terdaftar sebagai peserta akan diberi tanda bukti untuk setiap pemungutan suara dengan catatan seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam pemilih dan bila mempunyai lebih dari satu tempat tinggal maka pemilih tersebut harus menentukans atu untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

  1. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi :

“Peserta pemilih adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik secara berpasangan”.

Dengan demikian pasangan calon dapat mendaftarkan diri setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perolehan sekurang-kurangnya     15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah, dengan ketentuan partai politik atau gabungan dari partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Dalam pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu kepada komisi pemilihan umum paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

  1. Kampanye

Kegiatan kampanye dilakukan selama 14 hari dan 3 hari sebelum hari pemungutan suara, adapun jadwal kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan menyampaikan visi misi serta program dari masing-masing pasangan calon apabila terpilih menjadi kepala daerah dan waki kepala daerah maka visi dan misi serta program-program dokumen resmi daerah.

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan oleh tim kampanye yang sudah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan dari partai politik yang mengusulkan pasangan calon, tim kampanye ini dibentuk secara berjenjang.

  1. Pemungutan suara dan perhitungan suara.

Menurut pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi bahwa pemungutan suara pemilihan diselenggarakan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Dengan demikian pemungutan suara dimaksud yaitu dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon dan jadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir 13.00 waktu setempat, dimana pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon yang ada dalam suarat suara.

  1. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Dengan demikian apabila pasangan calon tidak memperoleh suara lebih dari 25 % dari jumlah sah maka calon yang memperoleh suara terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih, dan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh Menteri dalam negeri atas nama presiden paling lambat 30 hari, sebelum kepala daerah dan wakil kepala daerah memangku jabatan dilantik terlebih dahulu dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dibimbing oleh pejabat yang melantik, adapun cara pelantikan disesuaikan dengan peraturan tata tertib DPRD.

  1. Tahap Evaluasi

Sebagaimana yang dimaksud pada peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 bahwa tahap evaluasi merupakan tahap atau kegiatan penyelesaian yaitu sebagai berikut :

  1. Pembubaran panitia pemilihan ditingkat PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tugas dan tingkatannya.
  2. Penghimpunan dan penyusunan hasil pemantauan pengawasan dan pelaksaaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  4. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaan pelaksanana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *